Sopir Truk Dibakar Bos di Bali Meninggal Setelah Sepekan Dirawat

Berita Hukum

Sopir Truk Dibakar Bos di Bali Meninggal Setelah Sepekan Dirawat

I Gede Selamet meninggal dunia setelah menjalani perawatan sekitar sepekan akibat luka bakar serius. Polisi sebelumnya telah menetapkan I Putu Cahyadi Putra sebagai tersangka.

Berita Hukum Bali Hukum Pidana Kriminal

I Gede Selamet (21), sopir truk asal Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem, Bali, meninggal dunia di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar, pada Jumat, 25 September 2026. Selamet sebelumnya mengalami luka bakar sekitar 68 persen setelah dibakar oleh bosnya, I Putu Cahyadi Putra (37), dalam peristiwa yang berkaitan dengan persoalan uang setoran.

Uraian Peristiwa

I Gede Selamet meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar. Kabar tersebut diterima Kepala Desa Muncan, I Wayan Tunas, sekitar pukul 08.30 Wita pada Jumat, 25 September 2026.

Selamet sebelumnya mengalami luka bakar sekitar 68 persen di tubuhnya sejak peristiwa yang terjadi pada Jumat, 18 September 2026. Berdasarkan pemberitaan, insiden tersebut bermula dari persoalan uang setoran antara korban dan atasannya.

Setelah kejadian, I Putu Cahyadi Putra ditangkap oleh polisi dan kemudian dibawa ke Polsek Selat untuk menjalani pemeriksaan. Polisi selanjutnya menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selama menjalani perawatan, kondisi Selamet dilaporkan kritis. Selain luka bakar yang luas, korban juga mengalami trauma inhalasi akibat menghirup udara atau uap panas saat kejadian. Kondisi tersebut turut menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru.

Jenazah Selamet pada Jumat masih berada di rumah sakit. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Muncan, jenazah direncanakan diserahkan kepada keluarga pada Sabtu, 26 September 2026, dengan waktu pemulangan masih menunggu keputusan keluarga.

Fakta Utama

• Korban: I Gede Selamet, 21 tahun, sopir truk asal Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem, Bali.
• Peristiwa: Selamet dibakar ketika terjadi persoalan mengenai uang setoran.
• Waktu kejadian: Peristiwa pembakaran terjadi pada Jumat, 18 September 2026.
• Kondisi korban: Selamet mengalami luka bakar sekitar 68 persen di tubuhnya dan trauma inhalasi.
• Tempat perawatan: Korban menjalani perawatan di RSUP Prof Ngoerah, Denpasar.
• Perkembangan terbaru: Selamet meninggal dunia pada Jumat, 25 September 2026, setelah sekitar sepekan menjalani perawatan.
• Tersangka: I Putu Cahyadi Putra telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Catatan AKSHYA

Meninggalnya korban dalam suatu perkara pidana menjadi perkembangan penting karena dapat memengaruhi konstruksi perkara dan ketentuan pidana yang diterapkan. Dalam kasus ini, polisi sebelumnya telah menetapkan I Putu Cahyadi Putra sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan atas peristiwa pembakaran terhadap Selamet.

Dalam perkembangan hukum yang diberitakan setelah korban meninggal, penyidik menyebut ketentuan yang digunakan tetap merujuk pada Pasal 467 KUHP, dengan perubahan ayat yang dikaitkan dengan akibat meninggalnya korban. DetikBali melaporkan bahwa perubahan tersebut membuat ancaman pidana yang disebut polisi meningkat dari sebelumnya maksimal tujuh tahun menjadi maksimal sembilan tahun penjara. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Namun, ancaman pidana dalam ketentuan tersebut bukan berarti hukuman yang secara otomatis akan dijatuhkan kepada tersangka. Penentuan kesalahan, unsur tindak pidana, dan pidana yang dapat dijatuhkan tetap harus melalui proses hukum serta pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Status tersangka menunjukkan bahwa seseorang sedang menjalani proses hukum berdasarkan dugaan tindak pidana, bukan merupakan putusan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. Pembuktian akhir berada pada proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Terdakwa Bea Cukai Akui Beli Jam Rp50 Juta untuk Teman Dekat Pakai Dana Operasional
• Jasad ABK Arupadhatu 1 Surakman Teridentifikasi, Rumah Duka Didatangi Pelayat
• Fahd El Fouz Kembali Tersangka Korupsi, KPK Dalami Aliran Uang Kasus ATR/BPN

Penutup

I Gede Selamet meninggal dunia setelah menjalani perawatan sekitar sepekan akibat luka bakar serius yang dideritanya dalam peristiwa pembakaran di Karangasem, Bali. Polisi sebelumnya telah menangkap dan menetapkan I Putu Cahyadi Putra sebagai tersangka.

Perkembangan perkara selanjutnya akan bergantung pada proses penyidikan dan tahapan hukum berikutnya. Publik perlu menunggu keterangan resmi dari aparat penegak hukum serta proses peradilan untuk mengetahui pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.

Sumber: detikNews, “Sepekan Dirawat di RS, Sopir Truk yang Dibakar Bos di Bali Meninggal”, diterbitkan 25 September 2026. Artikel ini disusun ulang dengan gaya Berita Hukum AKSHYA Institute.

AKSHYA INSTITUTE • BERITA HUKUM

Terdakwa Bea Cukai Akui Beli Jam Rp50 Juta untuk Teman Dekat Pakai Dana Operasional

Sisprian Subiaksono mengaku memberikan jam tangan Garmin sekitar Rp50 juta kepada mantan rekan kerjanya. Di persidangan, ia menyebut dana pembelian berasal dari uang operasional tidak resmi.

Rabu, 23 September 2026 • Berita Hukum

Jakarta — Terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mengaku pernah memberikan jam tangan Garmin kepada mantan rekan kerjanya, Kunto. Jam tersebut disebut bernilai sekitar Rp50 juta dan diberikan sebagai kenang-kenangan.

Uraian Peristiwa

Pengakuan tersebut disampaikan Sisprian ketika memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan gratifikasi dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu, 23 September 2026.

Dalam persidangan, jaksa menanyakan mengenai pemberian jam tangan kepada Kunto, yang merupakan mantan Kasubdit Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Sisprian membenarkan bahwa jam tangan Garmin tersebut diberikan kepada Kunto sebagai kenang-kenangan. Ketika ditanya mengenai sumber dana pembelian, Sisprian menyebut uang tersebut berasal dari dana operasional.

Menurut keterangan Sisprian, dana operasional tersebut merupakan dana operasional tidak resmi yang diterima dari pengusaha swasta. Dana tersebut disebut dikelola oleh anak buahnya, Salisa Asmoaji alias Ajos.

Sisprian mengatakan pemberian tersebut dilakukan karena dirinya merasa dekat dengan Kunto. Ia juga menyebut pemberian semacam itu bukan merupakan kebiasaan di lingkungan Bea Cukai.

Sebelum memilih jam tangan, Sisprian mengaku sempat merencanakan pemberian logam mulia seberat 100 gram kepada Kunto. Namun, rencana tersebut kemudian diganti dengan jam tangan Garmin.

Sisprian juga mengatakan dirinya tidak memberitahukan kepada Kunto mengenai asal-usul uang yang digunakan untuk membeli jam tersebut.

Dalam persidangan yang sama, Kunto hadir sebagai saksi. Ia menjelaskan bahwa jam tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik KPK setelah penyidik menyampaikan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada negara melalui dirinya.

Selain pemberian kepada Kunto, Sisprian juga mengakui bahwa uang untuk membeli hadiah kenang-kenangan bagi Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan, bukan berasal dari uang pribadinya. Dalam keterangannya, Sisprian menyebut uang tersebut berasal dari suap.

Fakta Utama

• Terdakwa yang memberikan keterangan: Sisprian Subiaksono, yang merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai.
• Barang yang diberikan: Jam tangan Garmin sebagai hadiah atau kenang-kenangan untuk Kunto, mantan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai.
• Nilai jam: Dalam persidangan disebut berada pada kisaran Rp30 juta hingga Rp50 juta, dengan Sisprian membenarkan nilai sekitar Rp50 juta.
• Sumber dana menurut Sisprian: Uang pembelian disebut berasal dari dana operasional tidak resmi yang diterima dari pengusaha swasta.
• Alasan pemberian: Sisprian mengatakan dirinya merasa dekat dengan Kunto dan memberikan jam tersebut sebagai kenang-kenangan.
• Jam dikembalikan: Kunto menyatakan jam tersebut telah diserahkan kepada penyidik KPK untuk dikembalikan kepada negara.
• Perkara utama: Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp7,6 miliar, sedangkan Sisprian bersama Rizal dan Orlando Hamonangan diadili dalam perkara terpisah terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Catatan AKSHYA

Keterangan mengenai sumber dana pembelian jam tangan merupakan keterangan Sisprian Subiaksono dalam persidangan. Informasi tersebut perlu ditempatkan dalam konteks pemeriksaan perkara dan pembuktian di pengadilan.

Status seseorang sebagai terdakwa tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh dakwaan telah terbukti. Pembuktian mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa tetap menjadi kewenangan pengadilan berdasarkan alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Penyerahan jam tangan kepada penyidik KPK sebagaimana diterangkan Kunto merupakan tindakan yang dilakukan setelah barang tersebut diterima sebagai hadiah. Proses hukum terhadap perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut masih berlangsung.

Baca Juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Persidangan perkara dugaan suap dan gratifikasi Bea Cukai kembali mengungkap keterangan mengenai penggunaan dana operasional tidak resmi untuk pemberian hadiah kepada rekan kerja. Salah satu barang yang disebut dalam persidangan, yakni jam tangan Garmin sekitar Rp50 juta, telah diserahkan kepada penyidik KPK.

Keterangan para saksi dan terdakwa selanjutnya menjadi bagian dari proses pembuktian di persidangan untuk menilai fakta dan pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak.

Sumber: detikNews — “Terdakwa Kasus Bea Cukai Pakai Duit Suap Beli Jam Rp 50 Juta untuk Teman Dekat”, 23 September 2026.

AKSHYA INSTITUTE • BERITA HUKUM

Jasad ABK Arupadhatu 1 Surakman Teridentifikasi, Rumah Duka Didatangi Pelayat

Jasad Surakman, anak buah kapal Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, telah teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA.

Rabu, 23 September 2026 • Berita Hukum

Pandeglang — Jasad seorang anak buah kapal (ABK) Arupadhatu 1 bernama Surakman telah berhasil diidentifikasi. Kabar tersebut disampaikan setelah jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu, dinyatakan cocok secara DNA dengan keluarga Surakman.

Uraian Peristiwa

Rumah duka Surakman di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, mulai didatangi kerabat dan warga setelah identitas korban dipastikan. Tenda juga telah terpasang di halaman rumah duka.

Surakman merupakan salah satu kru kapal Arupadhatu 1 yang membawa lima jurnalis menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melakukan peliputan erupsi pada 7 September 2026.

Kapal tersebut berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada 7 September 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah itu, kapal dan seluruh orang yang berada di dalamnya dilaporkan hilang kontak.

Dalam perjalanan pencarian, warga menemukan jasad pria tanpa identitas di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Jenazah kemudian dievakuasi untuk menjalani proses pemeriksaan dan identifikasi.

Tim Disaster Victim Identification (DVI) melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan data antemortem keluarga korban dengan data postmortem jenazah. Pemeriksaan DNA kemudian menunjukkan bahwa jasad tersebut merupakan Surakman.

Kapolda Banten Irjen Hengki menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kecocokan genetik antara jenazah dengan data biologis keluarga Surakman.

Surakman diketahui merupakan ayah biologis Yayat Suryadi. Identifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak keluarga.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak kepolisian, jenazah Surakman direncanakan diterbangkan dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 24 September 2026, sebelum diserahkan kepada keluarga.

Fakta Utama

• Korban teridentifikasi: Jasad yang ditemukan di Pulau Enggano telah diidentifikasi sebagai Surakman, ABK kapal Arupadhatu 1.
• Ditemukan di Bengkulu: Jasad tanpa identitas tersebut ditemukan warga di Pulau Enggano pada 12 September 2026.
• Identifikasi melalui DNA: Tim DVI mencocokkan data keluarga dengan data jenazah dan memperoleh kecocokan genetik.
• Kapal membawa lima jurnalis: Arupadhatu 1 membawa lima jurnalis dan tiga kru ketika berangkat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.
• Hilang kontak: Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak setelah berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, pada 7 September 2026.
• Jenazah akan dipulangkan: Surakman direncanakan diterbangkan dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta pada 24 September 2026.
• Rumah duka mulai didatangi: Kerabat dan warga berdatangan ke rumah duka Surakman di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang.

Catatan AKSHYA

Identifikasi jenazah dalam peristiwa ini dilakukan melalui prosedur identifikasi korban oleh tim DVI dengan menggunakan data antemortem dan postmortem, termasuk pemeriksaan DNA.

Informasi mengenai penemuan dan identifikasi Surakman merupakan bagian dari proses pencarian terhadap orang-orang yang berada di kapal Arupadhatu 1 setelah kapal tersebut hilang kontak di perairan Selat Sunda.

Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan, satu jenazah telah berhasil diidentifikasi. Informasi mengenai keberadaan atau kondisi orang lain yang berada di kapal tersebut perlu merujuk pada perkembangan resmi proses pencarian dan penyelidikan.

Baca Juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Identifikasi Surakman memberikan kepastian bagi keluarga setelah proses pencarian dan pemeriksaan terhadap jasad yang ditemukan di Pulau Enggano. Jenazah selanjutnya dijadwalkan dipulangkan ke Banten untuk diserahkan kepada keluarga.

Proses pencarian dan penanganan terhadap orang-orang yang masih terkait dengan insiden kapal Arupadhatu 1 tetap menjadi bagian dari perkembangan resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang.

Sumber: detikNews — “Jasad 1 ABK Arupadhatu Ditemukan, Pelayat Berdatangan ke Rumah Duka”, 23 September 2026.

KPK Sebut Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didukung Lebih dari 2 Alat Bukti

AKSHYA INSTITUTE • BERITA HUKUM

KPK Cecar Anggota DPRD Muara Enim Harmison soal Aliran Uang Kasus Edison

KPK memeriksa anggota DPRD Muara Enim Harmison sebagai saksi dan mendalami dugaan aliran uang dari pihak swasta dalam perkara yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

Rabu, 23 September 2026 • Berita Hukum

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Harmison (HMS), sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Uraian Peristiwa

Pemeriksaan terhadap Harmison dilakukan pada Rabu, 23 September 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik mendalami pengetahuan Harmison mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa anggota DPRD Muara Enim lainnya, Hera Elyana, sebagai saksi pada 15 September 2026.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 8 Juni 2026 yang kemudian berujung pada penetapan Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebagai tersangka pada 9 Juni 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026 Abi Nurwardani, keponakan Edison Adi Triyadi, serta marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.

KPK menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp500 juta kepada Edison melalui Abi Nurwardani. Menurut KPK, uang tersebut berkaitan dengan upaya menjaga hubungan baik setelah PT Millenium Solusi Abadi memperoleh proyek pengadaan dari Pemkab Muara Enim pada 2025.

Dalam perkara tersebut, KPK juga menyita uang sekitar Rp1,9 miliar. Selain perkara pengadaan barang dan jasa, KPK menangani perkara lain yang berkaitan dengan dugaan suap terhadap pihak BPK dalam proses audit Pemkab Muara Enim.

Fakta Utama

• Harmison diperiksa sebagai saksi: Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut diperiksa KPK pada 23 September 2026.
• Materi pemeriksaan: Penyidik mendalami pengetahuan Harmison mengenai dugaan aliran uang dari pihak swasta.
• Perkara berkaitan dengan pengadaan: Penyidikan berkaitan dengan dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim.
• Edison menjadi tersangka: KPK menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Juni 2026.
• Empat tersangka dalam perkara awal: Selain Edison, KPK menetapkan Abi Nurwardani, Adi Triyadi, dan Cory Erin Hardi sebagai tersangka.
• Dugaan uang Rp500 juta: KPK menduga Edison menerima uang tersebut dari Cory melalui Abi Nurwardani.
• Penyitaan uang: KPK menyita sekitar Rp1,9 miliar dalam perkara tersebut.

Catatan AKSHYA

Pemeriksaan Harmison dalam perkara ini berstatus sebagai pemeriksaan terhadap saksi. Pendalaman mengenai dugaan aliran uang merupakan bagian dari proses penyidikan KPK dan belum dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan pidana Harmison.

Adapun dugaan suap terhadap Edison dan pihak lainnya merupakan perkara yang sedang diproses melalui mekanisme hukum. Penentuan kesalahan pidana seseorang tetap harus didasarkan pada pembuktian dalam proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Informasi mengenai aliran uang, pemberian uang, maupun hubungan antara pihak-pihak dalam perkara ini perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan dan materi penyidikan KPK sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Pemeriksaan terhadap Harmison menunjukkan bahwa KPK masih mendalami pihak-pihak dan aliran dana yang berkaitan dengan perkara dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Proses penyidikan masih berjalan dan informasi mengenai pihak lain yang diperiksa dapat berkembang sesuai hasil penyidikan.

Setiap pihak yang disebut dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sumber: detikNews — “KPK Cecar Anggota DPRD Muara Enim Terkait Aliran Duit Kasus Bupati Edison”, 23 September 2026.

BERITA HUKUM

KPK Sebut Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didukung Lebih dari 2 Alat Bukti

KPK meminta hakim menolak praperadilan Silmy Karim dan menyatakan penetapan tersangka, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, serta penahanan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

22 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim. Dalam persidangan, KPK menyatakan penetapan Silmy sebagai tersangka dilakukan berdasarkan lebih dari dua alat bukti.

Uraian Peristiwa

KPK menyampaikan tanggapannya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 22 September 2026. Dalam persidangan tersebut, tim Biro Hukum KPK meminta hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan Silmy Karim.

KPK menjelaskan bahwa penetapan Silmy sebagai tersangka dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan. Menurut KPK, penetapan tersebut juga telah diberitahukan kepada Silmy sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu alasan yang disampaikan KPK adalah penetapan Silmy sebagai tersangka didasarkan pada lebih dari dua alat bukti. KPK juga menyatakan proses penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah.

Selain mengenai penetapan tersangka, KPK mempertahankan keabsahan tindakan penyidikan lainnya. KPK menyebut pemberitahuan dimulainya penyidikan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

KPK juga menyatakan penggeledahan dan penyitaan aset yang dilakukan terhadap Silmy Karim sah dan berdasarkan hukum. Hal yang sama disampaikan KPK mengenai penahanan Silmy.

Sebelumnya, Silmy Karim mengajukan permohonan praperadilan terhadap KPK. Melalui kuasa hukumnya, Silmy meminta hakim menyatakan sejumlah surat dan tindakan KPK dalam perkara tersebut tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Silmy antara lain mempersoalkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 3 Juni 2026, keputusan penetapan tersangka, surat pemberitahuan penetapan tersangka, surat perintah penahanan, serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penggeledahan dan penyitaan.

Dalam permohonannya, Silmy juga meminta agar penyidikan terhadap dirinya dihentikan apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut. Ia turut meminta agar dirinya dikeluarkan dari rumah tahanan dan barang bukti yang disita dikembalikan.

Perkara yang menjadi dasar penetapan tersangka berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen atau izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Selain Silmy Karim, terdapat sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Imigrasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

KPK juga menyatakan telah melakukan penyitaan sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara tersebut. Nilai aset yang disebut KPK mencapai sekitar Rp150 miliar, berupa aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan, tanah, dan bangunan.

Fakta Utama

• Perkara: Praperadilan yang diajukan Silmy Karim terhadap KPK.
• Tempat sidang: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
• Waktu: Selasa, 22 September 2026.
• Posisi KPK: KPK meminta hakim menolak permohonan praperadilan Silmy Karim.
• Dasar penetapan tersangka: KPK menyatakan Silmy ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan lebih dari dua alat bukti.
• Pemeriksaan: KPK menyatakan Silmy telah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
• Penyidikan: KPK menyatakan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah.
• Penggeledahan dan penyitaan: KPK menyatakan kedua tindakan tersebut sah dan berdasarkan hukum.
• Penahanan: KPK menyatakan penahanan terhadap Silmy Karim telah sesuai ketentuan.
• Aset: KPK menyebut telah menyita aset dengan nilai sekitar Rp150 miliar dalam perkara tersebut.
• Jumlah tersangka: KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA.

Catatan AKSHYA

Pernyataan KPK mengenai penetapan Silmy Karim berdasarkan lebih dari dua alat bukti merupakan argumentasi pihak termohon dalam sidang praperadilan. Penilaian mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik merupakan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut.

Praperadilan memiliki ruang pemeriksaan terhadap tindakan tertentu dalam proses hukum, termasuk persoalan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai objek permohonan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Silmy Karim melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap sejumlah tindakan KPK dan meminta agar penetapan tersangka serta tindakan penyidikan dinyatakan tidak sah. Keterangan tersebut merupakan posisi pihak pemohon dalam proses praperadilan.

Sebaliknya, KPK menyatakan seluruh proses telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan didukung alat bukti. Kedua posisi tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan praperadilan dan perlu dilihat berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan.

Status Silmy Karim sebagai tersangka juga tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

KPK menyatakan penetapan Silmy Karim sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA didasarkan pada lebih dari dua alat bukti. KPK juga mempertahankan keabsahan penyidikan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, Silmy Karim melalui permohonan praperadilan mempersoalkan sejumlah tindakan KPK dan meminta agar penetapan tersangka serta tindakan penyidikan terhadap dirinya dinyatakan tidak sah.

Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada putusan hakim praperadilan. Sementara proses tersebut berjalan, seluruh pihak tetap memiliki hak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “KPK: Penetapan Silmy Karim sebagai Tersangka Didasari Lebih dari 2 Alat Bukti” , diterbitkan 22 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

BERITA HUKUM

Fahd El Fouz Kembali Tersangka Korupsi, KPK Dalami Aliran Uang Kasus ATR/BPN

Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq kembali terseret perkara korupsi setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

22 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq kembali menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan layanan pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). KPK masih mendalami aliran uang serta peran masing-masing pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Uraian Peristiwa

Perkara ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 14 September 2026. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Fahd El Fouz merupakan pihak swasta yang oleh KPK disebut diduga memiliki posisi sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Selain Fahd, terdapat beberapa pihak swasta dan pejabat ATR/BPN yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Delapan tersangka tersebut adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon, Fahd El Fouz, Arif Sugiyanto, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Arif Sugiyanto disebut berperan sebagai pihak yang mengumpulkan uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry. Uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Fahd El Fouz yang disebut sebagai pihak yang diduga menampung uang tersebut.

KPK juga mengungkap adanya dugaan penerimaan Rp2,1 miliar yang berkaitan dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan. Dalam perkara tersebut, sejumlah pihak diduga berperan mengumpulkan dan menyerahkan uang.

Selain itu, KPK menemukan dugaan penerimaan lainnya yang melibatkan Lampri dengan nilai sekitar Rp8 miliar. Penyidik juga menemukan setoran tunai sekitar Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif Sugiyanto.

Menurut KPK, uang-uang tersebut diduga berkaitan dengan layanan pertanahan, termasuk pengurusan HGB, serta dugaan penerimaan yang berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan ATR/BPN.

Dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita uang tunai dengan total sekitar Rp106,3 miliar. Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan melengkapi alat bukti.

KPK menyatakan penyidikan masih berjalan. Asal-usul, peruntukan, aliran uang, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang masih didalami.

Riwayat Perkara Fahd El Fouz

Fahd El Fouz sebelumnya telah menjalani proses hukum dalam dua perkara korupsi yang ditangani KPK.

Perkara pertama berkaitan dengan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Dalam perkara tersebut, Fahd dinyatakan terbukti memberikan uang Rp5,5 miliar kepada anggota Badan Anggaran DPR RI Wa Ode Nurhayati untuk mengupayakan alokasi DPID bagi tiga kabupaten di Aceh.

Atas perkara tersebut, Fahd dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan. Ia kemudian bebas dari Lapas Sukamiskin pada September 2014.

Pada 2017, Fahd kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Al-Qur'an dan laboratorium komputer di Kementerian Agama.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan Fahd terbukti menerima suap sekitar Rp3,411 miliar. Ia kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Setelah menjalani hukuman, Fahd kembali aktif dalam struktur Partai Golkar. Pada saat kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ATR/BPN, Fahd tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

Fakta Utama

• Perkara: Dugaan korupsi dan gratifikasi yang berkaitan dengan layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.
• Operasi tangkap tangan: KPK melakukan OTT pada 14 September 2026.
• Jumlah tersangka: KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
• Fahd El Fouz: Pihak swasta yang oleh KPK disebut diduga sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
• Dugaan penerimaan: KPK mengungkap dugaan penerimaan Rp2,1 miliar terkait pengurusan HGB tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan.
• Temuan lainnya: KPK mengungkap dugaan penerimaan sekitar Rp8 miliar yang melibatkan Lampri dan Arif Sugiyanto serta setoran tunai sekitar Rp10 miliar dari rekening Arif pada 7 September 2026.
• Barang bukti uang: KPK menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar dalam rangkaian perkara tersebut.
• Riwayat hukum Fahd: Sebelumnya Fahd telah menjalani hukuman dalam dua perkara korupsi yang ditangani KPK.

Catatan AKSHYA

Penetapan Fahd El Fouz sebagai tersangka dalam perkara ATR/BPN merupakan bagian dari proses penyidikan KPK. Status tersangka belum sama dengan putusan bersalah dan pembuktian perkara tetap harus dilakukan melalui proses hukum.

Riwayat dua perkara korupsi sebelumnya merupakan fakta mengenai proses hukum yang telah dijalani Fahd. Dalam perkara yang sekarang, dugaan keterlibatan Fahd dan pihak lainnya masih harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik dan proses persidangan apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan.

KPK menyatakan masih mendalami asal-usul, peruntukan, dan aliran uang serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang. Karena itu, informasi mengenai aliran dana dalam perkara ini perlu dipahami sebagai bagian dari konstruksi penyidikan yang masih berjalan.

Terkait pendapat mengenai pengulangan tindak pidana dan perlunya pemberatan hukuman, hal tersebut merupakan pandangan yang disampaikan oleh Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+) Institute Lakso Anindito kepada detikX. Penilaian tersebut bukan merupakan putusan pengadilan dalam perkara Fahd yang sedang berjalan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Kesalahan pidana seseorang dalam perkara yang sedang disidik hanya dapat dinyatakan setelah melalui proses peradilan dan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Fahd El Fouz kembali menjadi tersangka setelah KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari sejumlah layanan pertanahan serta dugaan aliran dana kepada pihak-pihak tertentu.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka dan menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul serta aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.

Riwayat dua perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Fahd menjadi bagian dari latar belakang pemberitaan, tetapi proses hukum terhadap perkara ATR/BPN tetap harus dinilai berdasarkan bukti dan fakta yang diperiksa dalam perkara tersebut.

Sumber

Sumber utama: detikX Spotlight, “Residivis di Gurita Korupsi Kantor Pertanahan” , diterbitkan 22 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.

BERITA HUKUM

4 Terdakwa Korupsi LPEI Rp992,8 Miliar Divonis 6 hingga 9 Tahun Penjara

Empat terdakwa perkara korupsi pembiayaan ekspor LPEI tahun 2014-2015 dijatuhi hukuman pidana penjara antara 6 hingga 9 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

22 September 2026 | AKSHYA Institute

Jakarta — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2014-2015. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta menyebut kerugian keuangan negara mencapai Rp992,8 miliar.

Uraian Peristiwa

Sidang pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa, 22 September 2026. Empat terdakwa yang menjalani sidang vonis terdiri atas Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond, mantan Direktur Pelaksana 1 Unit Bisnis LPEI Dwi Wahyudi, Relation Manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI Ryan Wahyudi, serta Handoko Limaho selaku Beneficial Owner PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit.

Ketua majelis hakim Edward Agus menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp992.820.628.200 atau sekitar Rp992,8 miliar.

Nilai tersebut berkaitan dengan pencairan fasilitas pembiayaan ekspor kepada PT Tebo Indah sebesar sekitar Rp646,3 miliar dan PT Pratama Agro Sawit sebesar sekitar Rp346,4 miliar.

Hakim menilai proses pemberian dan pencairan fasilitas pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan regulasi. Majelis juga menyatakan unit pengusul mengetahui sejak awal bahwa kedua perusahaan tersebut tidak mampu membayar pencairan fasilitas pembiayaan, tetapi proses tetap dilakukan.

Dalam putusannya, hakim tidak membebankan pembayaran uang pengganti secara pribadi kepada para terdakwa. Majelis berpendapat jaksa tidak dapat membuktikan adanya uang atau harta benda hasil perkara yang diterima dan dinikmati secara pribadi oleh masing-masing terdakwa.

Majelis hakim kemudian menyatakan pemulihan kerugian keuangan negara dapat dibebankan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebagai korporasi yang disebut menikmati manfaat dan keuntungan dari pencairan fasilitas pembiayaan tersebut.

Pertimbangan yang memberatkan hukuman antara lain perbuatan para terdakwa dinilai menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar.

Sementara itu, hal yang meringankan antara lain para terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perkara LPEI tersebut merupakan perkara yang berbeda dari perkara LPEI yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fakta Utama

• Perkara: Korupsi terkait pembiayaan ekspor LPEI periode 2014-2015.
• Tempat sidang: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
• Kerugian negara: Rp992.820.628.200 atau sekitar Rp992,8 miliar menurut putusan majelis hakim.
• Liu Raymond: Divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
• Dwi Wahyudi: Divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan.
• Ryan Wahyudi: Divonis 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 90 hari kurungan.
• Handoko Limaho: Divonis 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.
• Uang pengganti: Hakim tidak membebankan uang pengganti secara pribadi kepada empat terdakwa dan menyatakan pemulihan kerugian dapat dimintakan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebagai korporasi.
• Vonis terdakwa lainnya: Sehari sebelumnya, empat terdakwa lain yang disebut sebagai pihak pengusul juga telah divonis masing-masing 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 90 hari kurungan.

Catatan AKSHYA

Putusan yang dibacakan majelis hakim merupakan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta serta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam pemberitaan sumber, majelis hakim menyatakan empat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp992,8 miliar yang disebut dalam perkara ini merupakan nilai yang dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut dinikmati oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebagai korporasi.

Tidak dibebankannya uang pengganti kepada para terdakwa secara pribadi tidak berarti kerugian keuangan negara dianggap tidak ada. Dalam putusan yang diberitakan, majelis hakim berpendapat pembayaran uang pengganti dapat dibebankan kepada korporasi yang dinilai menerima manfaat dari pencairan pembiayaan.

Perlu dibedakan pula antara putusan terhadap empat terdakwa dalam sidang 22 September 2026 dengan putusan terhadap empat terdakwa lainnya yang telah dibacakan sehari sebelumnya. Keduanya masih merupakan bagian dari perkara LPEI yang sama, tetapi memiliki posisi dan peran berbeda sebagaimana dijelaskan dalam pemberitaan.

Baca juga

• Masa Patsus Brigadir Iman Harefa Diperpanjang 10 Hari, Propam Masih Pertimbangkan PTDH
• Eks Direktur Kemenag Kembalikan USD 5.000 ke KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penutup

Empat terdakwa perkara korupsi pembiayaan ekspor LPEI periode 2014-2015 telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 6 hingga 9 tahun penjara dengan denda sesuai putusan masing-masing.

Majelis hakim menyatakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp992,8 miliar. Hakim juga tidak membebankan pembayaran uang pengganti kepada para terdakwa secara pribadi karena dinilai tidak terbukti menerima atau menikmati hasil perkara secara pribadi.

Perkara tersebut masih dapat mengikuti tahapan hukum berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan selanjutnya perlu dilihat berdasarkan sikap para pihak terhadap putusan serta proses hukum setelah pembacaan vonis.

Sumber

Sumber utama: detikNews, “4 Terdakwa Kasus Korupsi LPEI Rp 992 M Divonis 6 hingga 9 Tahun Penjara” , diterbitkan 22 September 2026.

Artikel ini disusun ulang dengan gaya pemberitaan hukum AKSHYA Institute berdasarkan sumber berita tersebut.